Politik Masuk Kampus, Wapres Ingatkan Ancaman Polaritas
Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, memberikan peringatan tentang potensi polarisasi atau pemecahan dalam pilihan politik yang dapat timbul di lingkungan kampus jika lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat kampanye politik.
Wapres mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sungguh-sungguh mengawasi jalannya kegiatan kampanye di institusi pendidikan guna menghindari gangguan dan perpecahan.
"Kita harus menjaga hal ini, aturan teknis yang ditetapkan oleh KPU harus benar-benar dijalankan, tanpa ada celah yang dapat memicu konflik dan pemecahan di kampus," ujar Wapres Ma'ruf dalam pernyataannya di Cirebon, seperti yang dijelaskan dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/8).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh pemohon bernama Handrey Mantiri.
Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2023 memperbolehkan pelaksanaan kampanye di institusi pendidikan dengan beberapa pembatasan.
Berdasarkan putusan tersebut, Wapres mengajak agar pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan difokuskan pada pendidikan politik, bukan pada perdebatan politik, agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman politik yang positif.
"Lebih baik pelaksanaannya berfokus pada pendidikan politik, bukan perdebatan," katanya.
Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah membatasi kampanye di institusi pendidikan dengan melarang penggunaan simbol tertentu dan mengatur aspek lainnya untuk mencegah perpecahan.
Namun, Wapres Ma'ruf menegaskan bahwa tetap diperlukan peraturan yang rinci terkait pelaksanaan kampanye di institusi pendidikan.
"Selain larangan penggunaan atribut, tentunya harus ada partisipasi ketiga calon presiden, sebagai contoh, sehingga semuanya adil. Kita tidak ingin melihat polarisasi yang memicu perpecahan," ungkap Ma'ruf Amin.
What's Your Reaction?
