Pemerintah Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Kuat, Inklusif, dan Bermutu

Selama bulan yang sama, lembaga pemeringkat R&I juga meningkatkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif, dan mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB+.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pada bulan Juli 2023, Indonesia diakui sebagai negara berpendapatan menengah atas, sejajar dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Pada akhir tahun 2024, targetnya adalah pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$5.500.

Melalui sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pencapaian pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh inflasi yang terkendali, yaitu sebesar 3,08% (yoy) pada Juli 2023, dan neraca perdagangan yang terus mencatat surplus selama 39 bulan berturut-turut.

Surplus Perdagangan Mencapai US$21,24 Miliar

Dalam periode Januari hingga Juli 2023, surplus perdagangan telah mencapai US$21,24 miliar. Meskipun terjadi kontraksi dalam net ekspor, konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB) memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indikator sosial juga menunjukkan perkembangan positif, dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang terus menurun menjadi 1,12% pada Maret 2023, tingkat pengangguran yang menurun menjadi 5,45% pada Februari 2023, dan indeks ketidaksetaraan (rasio Gini) yang turun menjadi 0,39 pada Maret 2023.

Sementara itu, kinerja APBN hingga Juli 2023 tetap positif, dengan pendapatan negara yang telah terealisasi sebesar 65,6% dari target, belanja sebesar 47,7% dari pagu, sehingga surplus APBN mencapai 0,72% dari PDB.

Penjualan Otomotif Naik 4,5%

Penjualan otomotif secara grosir selama Januari hingga Juli 2023 naik 4,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, penjualan mobil Listrik (Electric Vehicles/EV) juga melonjak 900% pada semester pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kondisi ini memberikan modal bagi kita dalam menjalani semester kedua untuk terus mengejar target pertumbuhan ekonomi," kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, pada Senin (22/8).

Lebih lanjut, Deputi Ferry mengungkapkan bahwa prospek ekonomi hingga akhir tahun tetap positif. Hal ini tercermin dalam beberapa indikator pada Juli 2023, seperti Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap optimis dengan nilai 123,5, Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 6,3%, serta Indeks Manufaktur Indonesia yang masih berada dalam zona ekspansif dengan angka 53,3.

Kinerja sektor eksternal tetap solid, dengan Rasio Utang Luar Negeri (ULN) terhadap PDB sebesar 29,3% (Kuartal II 2023), dan cadangan devisa sebesar USD137,7 miliar pada Juli 2023.

Meskipun beberapa lembaga internasional memperkirakan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023, dengan dasar kondisi ekonomi nasional saat ini, Pemerintah tetap optimis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% pada tahun ini.

"Pemerintah akan terus menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global yang dapat memengaruhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, pada Kamis (24/08).

Pengendalian Inflasi dan Pemberdayaan UMKM

Dalam upaya pengendalian inflasi dan mengantisipasi risiko El Nino, Pemerintah terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan. Berbagai langkah diambil untuk menjaga tingkat produksi selama masa panen gadu dalam situasi El Nino.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM melalui akses lebih baik terhadap pembiayaan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Pemerintah juga terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermutu untuk UMKM yang produktif. Realisasi KUR dari Januari 2023 hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp126,63 triliun atau 42,64% dari target tahun 2023, dan telah diberikan kepada 2,30 juta debitur.

Dalam hal inklusi keuangan, perkembangan inklusi keuangan di Indonesia terus positif dan konsisten. Dalam hal penggunaan produk dan layanan keuangan formal, mencapai 85,1% pada tahun 2022, meningkat dari 83,6% pada tahun sebelumnya.

Pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal agar semakin banyak calon pengusaha yang dapat diakses oleh lembaga keuangan.