Ombudsman Mengkritik Penanganan Kebijakan Minyak Goreng

Keputusan menetapkan tiga perusahaan di sektor industri kelapa sawit, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak goreng masih memunculkan perdebatan. Terutama karena ketiga perusahaan ini hanya mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ombudsman Mengkritik Penanganan Kebijakan Minyak Goreng

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyatakan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh dipandang dari satu sisi saja. Ia menyoroti strategi pengendalian harga minyak goreng yang semuanya ditentukan oleh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), jawaban terkait masalah ini sudah jelas. Akar masalahnya adalah ketidakmampuan Kementerian Perdagangan dalam mengatasi dampak kenaikan harga CPO," katanya belum lama ini.

Pernyataan Yeka tentang pengendalian harga minyak goreng bukanlah hal baru yang ia ungkapkan. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman pada tahun 2022 mengungkap bahwa setidaknya ada 7 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengendalikan harga minyak goreng.

Ia juga mencatat seringnya pergantian kebijakan pemerintah dalam usaha mengendalikan harga minyak goreng yang justru dapat membingungkan pelaksanaannya.

"Banyaknya peraturan menteri yang diterbitkan dalam waktu yang relatif singkat untuk mengatasi masalah minyak goreng ternyata tidak mampu mengatasi masalah dengan cepat. Ini berakibat kerugian bagi pelaku usaha dan masyarakat," ungkapnya.

Pernyataan Yeka pada saat itu ternyata mencerminkan kenyataan yang terjadi saat ini. Para pengusaha, yang pada dasarnya hanya menjalankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kini justru menjadi tersangka dan harus berurusan dengan hukum.

Ombudsman juga menyoroti kurang efektifnya pelaksanaan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Ombudsman RI menemukan bahwa HET minyak goreng tidak berlaku di beberapa daerah di Indonesia. HET minyak goreng kemasan juga belum tercapai karena distribusinya belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak heran, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan setiap wilayahnya memiliki tantangan pemenuhan kebutuhan dasar yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan harga komoditas antara daerah satu dan lainnya adalah hal yang sering terjadi.

Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan seharusnya mempertimbangkan situasi yang beragam ini.

Di sisi lain, Nella Sumika Putri, Ahli Hukum Pidana dari Unpad, berpendapat bahwa sebelum lebih lanjut memproses kasus ini, penting bagi pemangku kebijakan untuk menjelaskan dengan jelas batasan tindakan dari ketiga perusahaan kelapa sawit yang dianggap melanggar.

Menurutnya, sangat penting untuk menegaskan apakah tindakan perusahaan-perusahaan tersebut adalah tindakan pidana atau hanya menjalankan kebijakan pemerintah.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow