Kinerja Fiskal di Jawa Tengah Berkontribusi Positif pada Pemulihan Ekonomi Nasional

Muhdi, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, dalam keterangan persnya di Semarang, menyatakan bahwa setelah pandemi COVID-19, fokus kebijakan pembangunan adalah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Visi ini dicapai melalui berbagai kebijakan berkelanjutan, termasuk transformasi ekonomi yang terstruktur, terarah, dan berkelanjutan guna meningkatkan hasil ekonomi dan mengembalikan ekonomi pada jalur yang potensial.

Menurutnya, APBN telah mendorong perbaikan pada berbagai indikator pembangunan di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2023 mencapai 5,23% (y-on-y), angka yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% (y-on-y).

Dari sisi produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,45% (y-on-y). Dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,39% (y-on-y).

Berdasarkan data inflasi, Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 0,20% (m-to-m) pada Juli 2023. Meskipun ini naik dari angka inflasi 0,03% (m-to-m) pada Juni 2023, angka ini masih lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 0,21% (m-to-m).

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan peningkatan. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun menjadi 10,77% pada Maret 2023, menurun 0,21% dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 10,98%.

Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran pada Februari 2023 sebesar 5,24%, dibandingkan dengan Agustus 2022 yang sebesar 5,57%. Meskipun Gini Rasio pada Maret 2023 di Jawa Tengah mencapai 0,369, naik 0,003 poin dari September 2022 yang sebesar 0,366, namun nilai ini masih di bawah Gini Rasio nasional yang mencapai 0,388.

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia diprediksi termasuk dalam negara-negara yang mengalami pertumbuhan kuat pada tahun 2023, melanjutkan momentum positif dari periode sebelumnya. Pemulihan ekonomi nasional juga terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Tengah.

Kinerja Fiskal Regional Dalam mendukung arah kebijakan ini, APBN di Jawa Tengah berhasil menunjukkan kinerja yang optimal. Dari sisi penerimaan dan belanja, semuanya mencerminkan konsolidasi APBN yang kuat, kredibel, dan solid.

Terlihat dari penerimaan APBN Jawa Tengah hingga 31 Juli 2023 yang mencapai Rp57,27 triliun (55,19% dari target), dan realisasi belanja APBN mencapai Rp59,27 triliun (55,56% dari pagu). Penerimaan Pajak di Jawa Tengah mencapai Rp27,58 triliun (60,57% dari target), dengan pertumbuhan nominal sebesar 1,99% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak tertinggi terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, masing-masing sebesar 59,19% dan 62,65%. Penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp25,79 triliun (48,41% dari target), dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan cukai sebesar Rp24,61 triliun (48,02% dari target).

Pentingnya belanja negara yang efisien juga menjadi perhatian pemerintah untuk menghasilkan output dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi.